KAB. SUKABUMI (suarasiber.co.id) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mengunjungi Desa/Kecamatan Kebonpedes, Kab. Sukabumi, Jawa Barat untuk meninjau langsung praktik baik pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pemberdayaan purna Pekerja Migran Indonesia (PMI), termasuk pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
“Berkaitan dengan PMI terutama yang purna betul-betul pemberdayaannya luar biasa sehingga mereka tidak ada lagi niat untuk pergi menjadi pekerja migran karena mereka sudah berdaya secara ekonomi. Ini betul-betul pendampingan yang luar biasa, (purna PMI) memanfaatkan lahan yang ada mulai dari pertanian, perikanan, kerajinan-kerajinan dan dikembangkan sesuai dengan potensi daerah yang ada,” ujar Menteri Bintang dalam dialog Pencegahan dan Penanganan Kasus PMI, serta Pemberdayaan dan Pendampingan Purna PMI dan keluarganya.
Sedangkan dari sisi perlindungan, Menteri Bintang turut memberikan apresiasi atas upaya pencegahan TPPO dengan terbitnya kebijakan berupa Peraturan Desa (Perdes) tentang Perlindungan Masyarakat dari Risiko dan Bahaya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di 14 desa di Kab. Sukabumi termasuk di Desa Kebonpedes melalui Perdes Nomor 4 Tahun 2017. Terbitnya regulasi dan pembinaan Purna PMI didukung kerjasama lintas sektor, mulai dari Pemkab Sukabumi melalui Dinas PPPA, IOM (International Organization for Migration) dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI)
“Koordinasi, komitmen yang baik (dalam pencegahan TPPO) sudah dilakukan. Tidak hanya dalam kerja-kerja nyata implementasi, tapi juga diwujudkan dalam bentuk regulasi tidak hanya tingkat kabupaten, tapi juga sampai dibuat di tingkat desa. Ini betul-betul (upaya) melindungi para PMI yang ada. Saya melihat team work, kerja lintas sektor yang luar biasa. Mudah-mudahan dapat melindungi para pekerja migran terutama perempuan,” tambah Menteri Bintang.
Sebagai kecamatan terkecil di Kabupaten Sukabumi, Kebonpedes menjadi penyumbang angka Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang cukup banyak terutama kaum perempuan. Wakil Bupati Kab. Sukabumi, Iyos Sumantri menyebut saat ini tercatat ada 80 orang setingkat desa dan 200 orang setingkat kecamatan asal Kebonpedes yang bekerja sebagai PMI di luar negeri.
“Di Kabupaten Sukabumi, Kec. Kebonpedes ini memang cukup dominan (PMI), banyak sekali warganya atau perempuan yang bekerja di luar negeri. Selama ini pemerintah daerah melalui Dinas PPPA sudah melakukan program pembinaan pekerja migran dan dibantu P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) kalau memang ada sebuah permasalahan di lapangan,” ujar Wakil Bupati Kab. Sukabumi, Iyos Sumantri.
Iyo juga menegaskan, dalam waktu dekat pihaknya akan menjalankan satu program inovatif yang telah diinisiasi untuk peningkatan kapasitas perempuan, termasuk purna PMI dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas keluarga.
“Insya Allah ke depan, kami punya program pemberdayaan perempuan bernama Perahu Kertas, Perempuan Hebat Untuk Keluarga Berkualitas. Ini akan kami lakukan, intervensi terhadap ibu-ibu termasuk di dalamnya Purna PMI. Mudah-mudahan (melalui program Perahu Kertas) jadi ibu yang hebat, produktif, dan berkualitas,” kata Iyos.
Menteri Bintang mengaku sangat mendukung dan menantikan program Perahu Kertas dapat dijalankan sebaik mungkin. Menteri Bintang yakin, penguatan keluarga dapat mendorong kemajuan daerah.
“Melalui program Perahu kertas ini jadi langkah awal untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada perempuan untuk mewujudkan keluarga berkualitas. Kalau kita ingin daerah maju apalagi negara maju, memang tolok ukurnya harus kita bangun dari tingkat paling bawah, yaitu mewujudkan keluarga-keluarga berkualitas. Mudahan-mudahan bisa lebih banyak lagi (program) pemberdayaan dan pemenuhan perlindungan anak,” ujar Menteri Bintang.
Jejen Nurjanah, Purna PMI dari Timur Tengah dalam sesi dialog bersama Menteri Bintang menceritakan kisahnya yang pernah 2 (dua) kali menjadi PMI. Pengalaman sebagai PMI ilegal menjadi pengalaman buruk baginya. Jejen mengaku terjatuh dari lantai 2 dan dikembalikan oleh majikannya ke pihak agensi. Namun, di tempat agensi ia justru mendapat perlakuan intimidasi, disekap, dan tidak dizinkan untuk pulang tanpa ada ganti rugi.
“Memang waktu berangkat juga saya itu mungkin unprocedural karena saya tidak paham bagaimana berangkat (menjadi PMI) yang benar. Akhirnya ada KBRI, dibantu untuk pulang. Setelah pulang, saya tidak bisa berjalan selama 4 bulan. Di situ ada kelompok perempuan, mereka melakukan pertemuan khusus diadakan di rumah saya untuk menguatkan mental saya, untuk saya percaya diri itu banyak sekali dukungan-dukungan dari kawan-kawan perempuan,” cerita Jejen.
Berkat dukungan kelompok perempuan, Jejen akhirnya menjadikan pengalaman buruknya sebagai pembelajaran untuk meningkatkan potensi dirinya. Terbukti pada 2007, Jejen menjadi Ketua SBMI Kab. Sukabumi dan saat ini aktif sebagai Gugus Tugas TPPO Pusat dan Daerah.
“Akhirnya saya ikut bersosialisasi. Dalam hati saya ternyata menjadi PMI harus pintar, harus berani. Saya kejar paket, dan sekarang menjadi pengelola PAUD juga. Saya ikut bergabung di SBMI dan terus diikut-sertakan dalam pelatihan-pelatihan hingga mendapat penghargaan sebagai aktivis peduli perempuan dan anak. Saat ini saya masuk sebagai Gugus TPPO di P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) sebagai Ketua Advokasi, selalu sosialisasi bagaimana menjadi pekerja migran yang benar, aman, nyaman, dan prosedural,” ujar Jejen.
Didampingi Kepala Dinas PPPA dan Kepala P2TP2A Kab. Sukabumi, Menteri Bintang juga turut memberikan sejumlah bantuan pemenuhan kebutuhan spesifik bagi perempuan, 100 permainan anak, dan 100 masker anak.
(BIRO HUKUM DAN HUMAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)
