Melalui Seminar, Pahami mitigasi PMPJ dari aspek pidana dan akuntabilitas perseroan perorangan

Melalui Seminar, Pahami mitigasi PMPJ dari aspek pidana dan akuntabilitas perseroan perorangan

Serang (Suarasiber.co.id) –
Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) merupakan prinsip yang wajib diterapkan oleh para notaris selaku pihak pelapor, untuk mengetahui latar belakang dan identitas pengguna jasa, memantau transaksi, serta melaporkan transaksi kepada otoritas yang berwenang dengan menggunakan form Costumer due Dilligence (CDD) dan Enhanced due Dilligence (EDD) yang harus diisi oleh pengguna jasa.

Melalui Seminar mengenai “Mitigasi Risiko Jabatan dengan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dari Aspek Pidana dan Perpajakan” serta “Menakar Akuntabilitas Perseroan Perorangan dari Aspek Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan”, Pengurus Daerah Serang Ikatan Notaris Indonesia berharap para notaris di wilayah Kota dan Kabupaten Serang bisa mendapatkan pemahaman yang sama terkait mitigasi PMPJ dari aspek pidana dan akuntabilitas perseroan perorangan.

Digelar di Horison Ultima Ratu Kota Serang, Senin (18/10), Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, Agus Toyib menyampaikan keynote speech dan membuka secara resmi kegiatan ini.

Agus Toyib menyampaikan, Penerapan PMPJ merupakan bagian penting bagi manajemen resiko yang baik, terutama resiko reputasi, operasi, hukum dan konsentrasi, di mana satu dan lainnya saling berhubungan.

Terlebih lagi, pelaksanaan PMPJ merupakan pemenuhan kewajiban dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris”, ujarnya.

“Saya berharap, selain mendapatkan pemahaman terkait PMPJ dari para Narasumber, para notaris dapat segera melakukan pengisian kuisioner dan menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna serta memitigasi resiko pada saat notaris memberikan pelayanan untuk dan atas nama pengguna jasa”, tandasnya.

Nampak turut hadir di tempat kegiatan di antaranya Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Banten, Andi Taletting Langi, Ketua Pengurus Wilayah INI Banten, Rustianah dan Sekretaris Umum Pengurus Ikatan Notaris Indonesia, Tri Firdaus Akbarsyah, Kasubbid Pelayanan AHU, Rahadyanto, serta tamu undangan lainnya. (Humas Kanwil Banten)

Mari Berbagi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *