Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar-Puan (LGP) H. Mochtar Mohamad (Foto: Istimewa)
Serang, Banten – H. Mochtar Mohamad, Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar-Puan (LGP) menyatakan, sesuai Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Pilpres akan dilaksanakan pada 2024 bersamaan dengan Pileg, dan karenanya “Coat-tail effect” (efek ekor jas) akan berpengaruh signifikan dalam Pemilu mendatang itu.
Keterangan tertulis Ketua Dewan Pembina LPG, Kamis (23/12/2021) menyebutkan, dengan “Coat-tail effect” dimaksudkan bahwa partai yang bisa mengusung kadernya menjadi Capres atau Cawapres akan membuat partai yang bersangkutan dapat memgoptimalkan pengaruh kadernya itu untuk mendapatkan hasil suara maksimal di pemilihan legislatif.
Dalam psikologi politik, “Coat-tail effect” itu sendiri dapat dimaknai sebagai pengaruh figur atau tokoh dalam meningkatkan suara partai dalam Pemilu. Figur atau tokoh tersebut bisa berasal dari calon presiden ataupun calon wakil presiden yang diusung partai yang bersangkutan.
Sederhananya, partai politik akan mendapatkan suara melimpah dalam pemilihan legislatif jika partai dimaksud mencalonkan tokoh atau figur untuk posisi Capres atau Cawapres yang populer serta memiliki elektabilitas tinggi.
Mochtar Mohammad lebih lanjut menjelaskan, saat ini syarat untuk dapat mencalonkan presiden (presidential threshold) adalah 115 kursi di DPR RI, dan sementara ini hanya PDI Perjuangan yang memiliki syarat lebih dari cukup untuk mengusung sendiri Capres dan Cawapres karena memiliki 128 kursi di DPR.
Disebutkan, fakta dimaksud akan mempengaruhi terbentuknya poros-poros koalisi pada Pilpres 2024. Pertama adalah Poros Teuku Umar (Megawati Soekarnoputri), dimana PDI Perjuangan memiliki 128 kursi di DPR dan sudah memenuhi syarat mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden sendiri.
Kemudian beberapa parpol lain bisa saja bergabung dengan PDI Perjuangan, yaitu partai-partai koalisi Pemerintahan Jokowi yang tidak mencalonkan kadernya pada Pilpres nanti, sedangkan Capres dan Cawapres yang mungkin muncul dalam poros ini adalah Ganjar Pranowo dan Puan Maharani.
Kedua, Poros Hambalang (Prabowo Subianto), dimana Gerindra memiliki 78 Kursi di DPR dan membutuhkan partai koalisi untuk mendapatkan tiket Pilpres di tahun 2024.
Gerindra bisa saja bersama-sama membangun koalisi dengan Partai Golkar yang memiliki 85 Kursi di DPR, sehingga mencukupi ambang batas pencalonan seorang Presiden dan Wakil Presiden.
Adapun calon yang mungkin muncul dalam koalisi ini adalah Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, atau Ketua Umum Partai berlambang Beringin sendiri, yakni Airlangga Hartarto.
Ketiga, Poros Cikeas (Susilo Bambang Yudhoyono), dimana Demokrat dengan 54 Kursi DPR belum cukup untuk mendapatkan tiket Pilpres, sehingga besar kemungkinan akan menarik partai oposisi lain, yakni PKS dengan 50 Kursi DPR, tetapi itu pun masih belum memenuhi syarat.
Setidaknya kedua parpol itu masih membutuhkan satu partai lain untuk bergabung agar cukup dalam ambang batas pencalonan Presiden dan Wapres. Dalam kaitan ini, Nasdem bisa saja tertarik bergabung dengan Poros Cikeas.
Menurut Ketua Dewan Pembina LGP, nama-nama yang bisa muncul dari poros tersebut adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Salim Assegaf, dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Di sisi lain, partai yang tersisa dan belum terpolarisasi dalam tiga poros itu adalah PKB dengan 58 kursi DPR, PAN dengan 48 kursi, dan PPP dengan 19 kursi. Ketiga partai itu besar kemungkinan akan melihat trend kandidat di tiga poros tersebut.
PKB misalnya, menurut hasil Survey Charta Politika beberapa waktu lalu, prefrensi pemilih PKB lebih condong kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ketimbang Cak Imin sang Ketua Umum Parpol tersebut.
Bisa saja PKB akan lebih tertarik apabila bergabung dengan Poros Teuku Umar bersama PDI Perjuangan. Begitu juga dengan PAN dan PPP yang relatif masih melihat dampak kandidat dan dampak poros koalisi terhadap keuntungan partainya.
Mochtar Mohamad menambahkan, jika tidak mencalonkan kadernya dalam Pilpres nanti, tambahan kursi Menteri pada Kabinet Jokowi saat ini masih sangat menarik bagi partai-partai seperti PKB, PAN, dan PPP, karena tambahan kursi Menteri dan kinerjanya di kabinet sangat mungkin akan menaikkan elektabilitas partai-partai dimaksud. ( red)
