Dikusi Terkait Dampak Atas Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Dikusi Terkait Dampak Atas Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Serang (suarasiber.co.id) –
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten mengikuti Dikusi Terkait Dampak Atas Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja secara virtual melalui aplikasi zoom meeting, Selasa (04/01).

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Sulawesi Barat dan diikuti oleh Staf Ahli Menteri Dhana Putra, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kantor Wilayah Kemenkumham Banten, dan Bagian Hukum di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat.

Mengundang narasumber Yudha dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, dibahas mengenai materi muatan terkait Dikusi Terkait Dampak Atas Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berimbas kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang perlu diubah atau disesuaikan.

Pada kesempatan diskusi atau tanya jawab yang diberikan, Kanwil Kemenkumham Banten melalui Perancang Peraturan Perundang-Undangan mendiskusi kan terkait adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Atas Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berisi mengenai percepatan perubahan, pencabutan atau melakukan penyusunan baru Peraturan Daerah bersama-sama dengan DPRD dan/atau Peraturan Kepala Daerah sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya.

Selain diskusi mengenai adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri, Kantor Wilayah Kemenkumham Banten memberikan masukan untuk diubahnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,

“hal ini mengingat di dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membatalkan mengenai proses pembentukan peraturan perundang-undangan bukan terkait materi muatan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” ujar Perancang Kanwil Kumham Banten (Humas Kanwil Banten)

Mari Berbagi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *