KOTA SERANG, (suarasiber.co.id) – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Banten Nana Supiana mengatakan, dalam kesiapsiagaan bencana, setiap penduduk perlu mengetahui potensi ancaman bencana di posisi geografisnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) harus hadir dalam sosialisasinya.
Hal itu diungkap Nana pada Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026 di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, KP3B Curug, Kota Serang, Rabu (19/2/2025).
“Forum perangkat daerah BPBD Banten ini memformulasikan perangkat daerah yang menjadi algoritmanya BPBD. Semua stakeholder dari TNI, Polri, relawan, aktivis, kabupaten/ kota, unsur lainnya untuk memformulasikan sinergi kaitan dengan mengedukasi dan mensosialisasikan. Kemudian tindakan-tindakan preventif serta menambah pengetahuan publik dalam menghadapi bencana-bencana alam. Sehingga wisdom-nya dapat,” ungkapnya.
Menurut Nana, program kegiatan dengan pendekatan bagaimana mengedukasi penting. Sehingga kesiapsiagaan tidak hanya pada aparat. Masyarakat harus diedukasi sehingga memahami potensi ancaman bencana.
“Forum perangkat daerah itu untuk memastikan, mensimulasikan program kegiatan yang orientasinya memang untuk masyarakat. Sehingga paling tidak kita bisa meminimalisasi korban.
Nah itu yang penting dari agenda ini,” jelas Nana.
Dikatakan, di Provinsi Banten potensi ancaman bencana tidak hanya dari faktor alam. Potensi bencana industri juga ada. Sehingga, pada potensi bencana industri perlu dipetakan siapa melakukan apa serta tanggung jawabnya di mana.
Masih menurut Nana, pada kesiapsiagaan bencana, kedua pihak yang harus timbang antara aparat dengan masyarakat. Sehingga kesiapsiagaan ada pada aparat sama masyarakatnya. Kesiapsiagaan juga perlu ditopang teknologi informasi.
“Hari ini kerja-kerja modern dan pendeteksi bencana itu menggunakan teknologi informasi bisa CCTV, e-warningnya bisa seismograf, bisa juga menggunakan artificial intelligence dipantau titik-titik tertentu, menganalisis aktivitas warga dan alam. Itu kan menjadi informasi yang dianalisis untuk menyampaikan potensi ancamannya ke stakeholder. Ya, masyarakat, aparat, pelaku-pelaku industri, ini mereka semua cukup pengetahuan tentang itu,” pungkasnya.
Pada kesempatan itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten Nana Suryana mengatakan, program BPBD disesuaikan dengan nomenklatur dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Yakni program urusan penunjang pemerintah dan program penanggulangan bencana.
“Program penanggulangan bencana itu ada beberapa, diantaranya pada pra bencana atau kesiapsiagaan. Kemudian kedaruratan dan evakuasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi,” jelasnya.
Nana mengaku bersyukur, bahwa selama ini kolaborasi dan sinergi penanggulangan bencana bersama stakeholder di Provinsi Banten sudah bagus.
“Alhamdulillah sudah semakin baik. Ini bisa kita buktikan pada saat terjadi bencana. Semua stakeholder turun bersama-sama dalam satu komando. TNI, Polri, relawan, dunia usaha, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Banten, dan kabupaten/ kota bersama-sama. Itu juga kita lakukan pada saat pra-bencana melalui aktivitas-aktivitas kebersamaan melalui gladi. Kemudian melalui apel bersama, apel gabungan, gelar pasukan, dan pelatihan bersama,” pungkasnya.
