SOLO, (suarasiber.co.id) — Menyikapi konflik berkepanjangan di tubuh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang belum terselesaikan lebih dari setahun, sejumlah aktivis PWI dari wilayah Joglosemar (Yogyakarta, Surakarta, dan Jawa Tengah) menyampaikan seruan moral untuk mengakhiri polemik yang dinilai merugikan banyak pihak.
Dalam pertemuan informal yang berlangsung di Surakarta, para tokoh pers seperti Sihono HT (Yogyakarta), Amir Machmud NS (Semarang), Setiawan Hendra Kelana (PWI Jateng), dan Anas Syahirul (PWI Surakarta) menyatakan keprihatinan mendalam terhadap dampak konflik yang semakin meluas.
Mereka menilai konflik yang tak kunjung selesai ini telah menimbulkan kerugian besar, baik materiil maupun nonmateriil, bukan hanya di tingkat pusat, namun juga sampai ke daerah-daerah dan individu anggota.
Beberapa dampak yang disoroti antara lain:
1. Turunnya kepercayaan mitra terhadap PWI karena kebingungan dalam menyikapi dualisme kepemimpinan. Banyak mitra memilih bersikap pasif hingga situasi membaik.
2. Mandeknya pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang menyebabkan calon anggota berpindah ke lembaga uji lain. Potensi hilangnya penyelenggaraan UKW di 39 wilayah menjadi kerugian besar.
3. Gagalnya realisasi Kongres Dipercepat yang dijembatani oleh Kementerian Hukum dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) karena tidak adanya kesepakatan mengenai keabsahan peserta.
4. Kebingungan dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 yang berlangsung di dua lokasi berbeda (Kalimantan Selatan dan Riau), menyebabkan ketidakseragaman logo dan tema.
5. Penurunan minat wartawan untuk bergabung dengan PWI akibat ketidakpastian organisasi.
6. Melemahnya fungsi pengawalan isu-isu strategis pers karena energi organisasi habis oleh konflik internal.
Sebagai bentuk kecintaan terhadap organisasi dan demi soliditas PWI ke depan, para tokoh ini mengajukan empat alternatif solusi:
Mengajak semua pihak menempuh rekonsiliasi dengan semangat kekeluargaan dan kenegarawanan.
Menyelesaikan konflik melalui jalur non-kongres yang lebih fleksibel dan damai.
Merealisasikan Kongres Dipercepat seperti yang diusulkan oleh Kementerian Komdigi.
Menjadikan Surakarta, tempat lahirnya PWI, sebagai lokasi simbolik rekonsiliasi nasional.
Tokoh pers dan aktivis PWI dari DIY, Solo, dan Jawa Tengah (Joglosemar) berfoto di depan Monumen Pers Surakarta usai pertemuan membahas solusi damai konflik PWI, Kamis (17/4/2025).(Red)
