Kota Bekasi, (suarasiber.co.id) — Komisi III DPRD Kota Bekasi belum menyetujui permohonan penyertaan modal sebesar Rp 5 miliar yang diajukan oleh PT Mitra Patriot (PTMP), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemkot Bekasi. Hal ini disebabkan ketidakjelasan arah dan fokus bisnis perusahaan di bawah kepemimpinan Direktur Utama yang baru, David Rahardja.
“Kami masih bingung dengan leading sector PTMP yang ingin digarap. Seharusnya fokus pada parkir dan reklame, tapi justru merambah ke berbagai sektor yang belum jelas,” ujar Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Arief Rahman Hakim, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran direksi BUMD di Kota Bekasi, Kamis (7/8/2025).
Arief juga menyampaikan kekecewaannya atas pengajuan dana yang dianggap tidak masuk akal. Menurutnya, permintaan dana Rp 5 miliar hanya untuk pengelolaan empat titik parkir tidak dapat diterima secara logis.
“Hanya untuk empat titik parkir, minta Rp 5 miliar? Ini tidak rasional. Kita tahu berapa kebutuhan riil anggaran untuk pengelolaan parkir,” tegasnya.
Lebih lanjut, Arief mengingatkan bahwa PTMP seharusnya menyelesaikan sejumlah persoalan lama, seperti masalah operasional Transpatriot, konflik pengelolaan parkir di Ruko SNK Kalimalang dan Jalan Ahmad Yani, tunggakan gaji pegawai, hingga penyelesaian persoalan reklame.
“Direktur PTMP perlu pemahaman yang lebih baik soal tugas pokok BUMD. Jangan sampai anggaran daerah digunakan untuk kegiatan yang tidak produktif,” tambahnya.
David Rahardja resmi dilantik sebagai Direktur Utama PTMP pada 15 Juli 2025. Dalam pelantikannya, Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, memberikan mandat untuk segera menuntaskan berbagai persoalan yang membelit perusahaan daerah tersebut.
“Fokus utama PTMP saat ini adalah pada persoalan Transpatriot dan parkir. Namun, kami juga membuka peluang usaha di sektor lain yang potensial untuk meningkatkan pendapatan daerah,” ujar Tri.
Ia menekankan bahwa BUMD harus beroperasi secara profesional dan mandiri, dengan tata kelola yang baik, serta berkontribusi nyata terhadap peningkatan **Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Ini bukan hanya soal laba, tapi juga tanggung jawab dan akuntabilitas. Tantangan ke depan tidak mudah,” kata Tri.
Tri Adhianto juga mendorong agar BUMD aktif menjalin **sinergi dengan perangkat daerah (OPD) guna memperluas peluang usaha dan memperkuat posisi perusahaan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Kepemimpinan baru ini diharapkan mampu membawa pembaruan dan strategi yang adaptif, agar BUMD Kota Bekasi tumbuh sebagai entitas usaha yang sehat, kompetitif, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (adv/setwan)
