Banten, (suarasiber.co.id) – Gubernur Banten Andra Soni meminta kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan seluruh pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk responsif terhadap kebutuhan dan permasalahan yang berkembang di masyarakat. Seluruh jajaran harus menjadi pelayan masyarakat yang memberikan solusi secara cepat.
“Kita harus responsif atas permasalahan yang berkembang di masyarakat dan program yang berdampak langsung ke masyarakat itu langsung segera dikerjakan,” kata Andra Soni saat memimpin Rapat Pimpinan di Halaman Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Senin (18/5/2026).
Gubernur juga menekankan pada sektor pelayanan publik yang harus mendapatkan perhatian khusus. Misalnya, mengenai pelayanan kesehatan, pendidikan hingga infrastruktur yang ada di seluruh Provinsi Banten.
“Urusan pelayanan kesehatan masyarakat tolong diperhatikan, termasuk layanan pendidikan hingga infrastruktur lainnya,” katanya.
Selain itu, Andra Soni juga menyampaikan peran Pemprov Banten dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Diantaranya terkait dengan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Dua program ini harus mendapatkan dukungan agar memberikan pengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“MBG dan Koperasi Merah Putih ini harus kita sukseskan, MBG ini salah satu program yang memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah,” imbuhnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Deden Apriandhi menambahkan, seluruh OPD di lingkungan Pemprov Banten memiliki tanggung jawab moral untuk responsif terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Sebagai pimpinan aparatur, ia berjanji akan lebih bertanggung jawab dan responsif jika mendapat informasi keluhan masyarakat.
“Pesan Pak Gubernur Andra Soni tadi pada saat rapim yang pertama jangan lupa bahwa ada tanggung jawab moral di setiap kami para kepala-kepala OPD, termasuk saya selaku Sekda, untuk selalu respons atas permasalahan-permasalahan yang berkembang di masyarakat,” ujar Deden.
Persoalan yang harus menjadi perhatian bersama meliputi infrastruktur, lapangan pekerjaan, pendidikan, hingga kerawanan pangan. Terlebih saat ini kondisi cuaca yang tidak menentu turut menjadi tantangan bagi masyarakat.
Deden menyampaikan, Gubernur Andra Soni meminta seluruh OPD mendedikasikan seluruh daya dan upaya demi kepentingan masyarakat. Untuk itu, koordinasi lintas pemerintah daerah dinilai penting agar berbagai kewenangan antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dapat berjalan selaras.
“Karena masing-masing wilayah punya kewenangan. Provinsi kewenangannya apa, kabupaten/kota kewenangannya apa. Sehingga kalau dari beberapa kewenangan ini digabung, harapannya semua kesulitan yang dihadapi masyarakat bisa diatasi,” jelansnya.
Selain itu, rapat pimpinan juga menyoroti optimalisasi pemanfaatan aset. Deden mengatakan, keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) aset yang baru dibentuk diharapkan mampu memaksimalkan pengelolaan aset daerah agar memberikan manfaat bagi pembangunan daerah.
“Pemanfaatan aset yang ada di Pemprov Banten itu harus bisa dimaksimalkan sepenuhnya untuk kemajuan Provinsi Banten,” ujarnya.
Tidak hanya itu, Deden juga menegaskan harapan Gubernur agar seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat memberikan kontribusi terhadap APBD Provinsi Banten. Dari sekian BUMD yang ada, mereka diminta agar akuntabel dan memberikan kontribusi pada perkembangan daerah.
“Kita punya empat BUMD, ada Bank Banten, ada ABM, ada BGD, terus ada Jamkrida. Nah ini semua harus memberikan kontribusi kepada Pemprov Banten,” katanya.
