CILEGON, (suarasiber.co.id) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon Ahmad Aziz Setia Ade Putra menegaskan komitmennya untuk menyatukan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon agar bekerja kompak, tanpa sekat kelompok maupun kepentingan tertentu.
Hal tersebut disampaikan Aziz usai dirinya resmi dilantik sebagai Sekda Kota Cilegon oleh Wali Kota Cilegon Robinsar di Rumah Dinas Wali Kota Cilegon, Senin (31/8/2026). Ia menanggapi pesan Wali Kota yang menekankan agar Sekda menjadi pemimpin ASN untuk semua dan tidak mengkotak-kotakkan jajaran aparatur. “Pesan beliau pada saat memberikan amanat agar Sekda bisa menjadi komando di seluruh pegawai ASN di Kota Cilegon agar kompak, tidak mengkotak-kotakkan, tidak memilih-milih. Seluruhnya harus satu suara, satu bahasa, satu langkah untuk bisa mewujudkan semua program-program prioritas yang sudah direncanakan oleh Pak Wali dan Pak Wakil Wali Kota,” ujar Aziz.
Menurutnya, kekompakan ASN menjadi salah satu modal penting dalam memastikan seluruh program prioritas Pemerintah Kota Cilegon dapat berjalan secara efektif. Karena itu, ia berkomitmen membangun suasana kerja yang guyub dan solid di antara seluruh pegawai. “Komitmen saya adalah pertama kita harus menjaga kekompakan, keguyuban di antara seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon. Semuanya harus bisa mendukung apa yang menjadi program-program prioritas Pak Wali Kota. Intinya kita harus kompak. Jangan sampai nanti ada kelompok-kelompok. Saya harus bisa menyatukan seluruh PNS atau ASN yang ada di Kota Cilegon,” tegasnya.
Aziz juga menegaskan bahwa kesatuan langkah ASN harus bermuara pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Ia menyampaikan bahwa pesan Wali Kota tidak hanya berkaitan dengan soliditas internal birokrasi, tetapi juga bagaimana pemerintah mampu merespons dan memenuhi kebutuhan masyarakat. “Termasuk juga kita harus total melakukan pelayanan kepada masyarakat. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, kita harus layani, kita harus penuhi,” katanya.
Ia menambahkan, kebutuhan masyarakat yang muncul di lapangan juga harus menjadi perhatian pemerintah, meskipun tidak seluruhnya tercantum secara eksplisit dalam program prioritas maupun dokumen perencanaan daerah. “Apabila ada yang tidak tercantum dalam janji-janji prioritas dan kemudian RPJMD, kalau memang itu kebutuhan masyarakat, tentu kita harus layani juga,” ujarnya.
Dalam menjalankan tugas sebagai Sekda, Aziz menyebut sejumlah bidang yang menjadi perhatian Pemerintah Kota Cilegon. Di antaranya pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pengangguran, serta penanganan angka kemiskinan. “Mulai dari infrastruktur, kemudian dari sisi bidang pendidikan, kesehatan, pengangguran, angka kemiskinan. Itulah beberapa hal yang menjadi PR Pemerintah Kota Cilegon,” ungkapnya.
Ia mengatakan, seluruh program yang telah direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) akan dikawal agar dapat dituntaskan sesuai kemampuan dan prioritas daerah. “Ke depan mudah-mudahan dari yang sudah direncanakan di dalam RPJMD, semua program-programnya kita bisa tuntaskan, selesaikan,” katanya.
Namun demikian, Aziz menyadari bahwa pelaksanaan pembangunan harus mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah. Dengan kondisi tersebut, pemerintah harus mampu memilah dan menentukan skala prioritas. “Kita dengan keterbatasan harus bisa memilah-milah, menentukan skala prioritas. Prioritasnya adalah sesuai dengan apa yang sudah tertuang dalam program-program prioritas, janji-janji politik, termasuk kebutuhan masyarakat yang harus kita kedepankan,” jelasnya.
Terkait kondisi fiskal daerah, Ahmad Aziz menjelaskan bahwa salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah daerah berkaitan dengan transfer dari pemerintah pusat. Untuk itu, Pemerintah Kota Cilegon akan terus berupaya menjaga sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Yang lemah mungkin karena fiskalnya terkait dengan transfer dari pusat. Tapi kalau untuk daerah sendiri terkait dengan PAD, kita upayakan supaya tetap dijaga, sebisa mungkin kita tingkatkan,” ujarnya.
Ia menyebut berbagai inovasi di bidang pendapatan telah dilakukan, termasuk pendataan terhadap wajib pajak oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon. “Dari teman-teman BPKPAD sudah melakukan pendataan terhadap wajib-wajib pajak dan sebagainya. Mudah-mudahan di 2026, di perubahan ini sudah mulai ada pergerakan kenaikan khususnya di fiskal yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, termasuk untuk tahun 2027,” tuturnya.
Sementara terkait adanya anggapan mengenai krisis pembangunan fisik dalam dua tahun terakhir, Ahmad Aziz menilai pelaksanaan pembangunan harus dilihat berdasarkan dokumen perencanaan dan realisasi program yang telah ditetapkan.
Menurutnya, penilaian terhadap pembangunan tidak semata-mata dilihat dari pembangunan fisik, tetapi juga mencakup pembangunan nonfisik yang memiliki manfaat bagi masyarakat. “Kalau pembangunan kan menyesuaikan dengan program prioritas dan apa yang tertuang dalam RPJMD. Kita kawal itu saja. Apakah itu dinilai krisis atau tidak, kita lihat di dokumen perencanaan kita,” jelasnya.
Ia menambahkan, sejumlah pembangunan fisik tetap berjalan, di antaranya penataan taman, perbaikan trotoar, penataan lingkungan, perbaikan sekolah, serta pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan Dinas PUPR. “Pembangunan bukan hanya fisik, tapi juga nonfisik. Kalau fisiknya kita sudah bisa lihat, misalnya pembangunan taman, kemudian perbaikan trotoar, penataan lingkungan, sekolah-sekolah, perbaikan dan sebagainya. Termasuk infrastruktur di Dinas PUPR, ada jalan, pengairan, drainase dan sebagainya,” pungkasnya. (*)
