TANGERANG, (suarasiber.co.id) — BKKBN Provinsi Banten terus memperkuat tata kelola alat dan obat kontrasepsi (alokon) guna memastikan ketersediaan dan distribusinya mampu mendukung pelayanan keluarga berencana (KB) secara efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Penguatan tersebut dilakukan melalui kegiatan Diskusi Partisipatif Kabupaten/Kota dalam rangka pergerakan sistem tata kelola alat dan obat kontrasepsi yang berlangsung di Kota Tangerang, Senin (28/9/2026).
Kegiatan ini menjadi ruang untuk menyamakan persepsi sekaligus membangun koordinasi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam memastikan sistem pengelolaan alokon berjalan secara tertib, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan pelayanan KB di masyarakat.
Sekretaris Badan BKKBN Provinsi Banten, Dr. Yuda Ganda Putra, S.IP., M.M., mengatakan tata kelola alokon tidak semata-mata berbicara mengenai ketersediaan barang, tetapi merupakan bagian penting dari ekosistem pelayanan KB yang harus dikelola secara terintegrasi.
“Kita ingin memastikan bahwa tata kelola alokon dibangun bukan hanya dari sisi administrasi dan distribusi, tetapi juga dari perspektif kebutuhan pelayanan. Ketika sistemnya tertata, datanya akurat, distribusinya tepat dan koordinasinya berjalan baik, maka masyarakat akan mendapatkan akses pelayanan KB yang lebih berkualitas,” ujar Yuda.
Menurutnya, penguatan tata kelola membutuhkan kolaborasi lintas sektor serta komitmen bersama di tingkat kabupaten/kota. Setiap proses, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengelolaan persediaan hingga distribusi, perlu didukung data yang valid dan mekanisme pengawasan yang baik.
“Data adalah fondasi dari kebijakan. Tanpa data yang kuat, perencanaan akan mudah meleset. Karena itu, kita perlu membangun tata kelola yang berbasis data, berbasis kebutuhan dan berorientasi pada hasil. Ukuran keberhasilannya bukan sekadar alokon tersedia, tetapi apakah ketersediaan tersebut benar-benar mampu menjawab kebutuhan pelayanan di lapangan,” katanya.
Yuda menambahkan, diskusi partisipatif tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai forum pertukaran gagasan, tetapi dapat menghasilkan langkah konkret dalam memperbaiki sistem tata kelola alokon di masing-masing wilayah.
Ia menilai penguatan sistem tersebut merupakan bagian dari upaya menghadirkan pelayanan KB yang lebih efektif sekaligus mendukung pembangunan keluarga yang berkualitas.
“Pelayanan KB pada akhirnya berbicara tentang manusia dan masa depan keluarga. Karena itu, setiap proses tata kelola harus kita tempatkan dalam kerangka pelayanan publik. Sistem yang baik harus mampu menghadirkan kepastian, kemudahan akses dan kualitas pelayanan bagi masyarakat,” tutur Yuda.
BKKBN Banten berharap sinergi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, fasilitas pelayanan kesehatan dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat sehingga pengelolaan alokon semakin efektif, efisien dan mampu mendukung pencapaian program KB di Provinsi Banten.(Azhari)
