JAYAPURA, (suarasiber.co.id) – Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Papua terus memperkuat kapasitas Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebagai ujung tombak pendampingan keluarga di tingkat lapangan.
Penguatan tersebut dilakukan melalui Sosialisasi Kebijakan dan Ketentuan Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang digelar secara daring melalui Zoom, Selasa (20/10/2026).
Kegiatan dibuka oleh Plt. Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Papua, Dr. Yuda Ganda Putra, S.IP., M.M. Sosialisasi menjadi momentum untuk menyamakan pemahaman mengenai kebijakan, ketentuan, serta peran TPK dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan keluarga.
Dalam arahannya, Yuda menekankan bahwa keberadaan TPK bukan sekadar menjalankan tugas administratif, tetapi memiliki peran strategis dalam memastikan keluarga mendapatkan pendampingan yang tepat sesuai kondisi dan kebutuhannya.
“TPK adalah ujung tombak yang berhadapan langsung dengan keluarga. Karena itu, setiap pendampingan harus dilakukan dengan semangat, kepedulian dan pemahaman yang kuat terhadap persoalan yang dihadapi keluarga,” kata Yuda.
Menurutnya, pendampingan keluarga membutuhkan kerja yang terarah, terukur dan berkelanjutan. TPK dituntut mampu membangun komunikasi yang baik dengan keluarga sekaligus memastikan informasi dan hasil pendampingan dapat menjadi bagian dari pengambilan kebijakan.
“Jangan sampai pendampingan berhenti pada kegiatan dan laporan. Kita ingin setiap proses pendampingan memberikan dampak nyata bagi keluarga. Data yang diperoleh di lapangan harus menjadi informasi yang bernilai untuk menentukan intervensi yang tepat,” ujarnya.
Yuda juga mendorong seluruh jajaran dan TPK untuk menjadikan sosialisasi tersebut sebagai ruang memperkuat kapasitas, bukan sekadar memenuhi agenda kegiatan.
“Kalau kita ingin menghasilkan keluarga yang berkualitas, maka kita harus mulai dari cara kita bekerja. Bekerja dengan data, bekerja dengan hati dan bekerja dengan target yang jelas. Semangat kita harus sama, yaitu hadir untuk keluarga dan memastikan tidak ada keluarga yang tertinggal dalam proses pembangunan,” tegasnya.
Ia menilai tantangan pembangunan keluarga di Papua membutuhkan kolaborasi dan konsistensi dari seluruh pihak. TPK, kata Yuda, harus mampu menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan nyata keluarga di lapangan.
“Setiap keluarga memiliki persoalan dan karakteristik yang berbeda. Karena itu, pendekatan kita juga harus adaptif. Kita tidak boleh hanya melihat angka, tetapi harus memahami manusia dan keluarga di balik angka tersebut,” katanya.
Yuda mengajak seluruh peserta untuk mengikuti sosialisasi dengan serius dan menjadikan pengetahuan yang diperoleh sebagai bekal dalam meningkatkan kualitas pendampingan.
“Jadikan kegiatan ini sebagai energi baru. Kita tingkatkan kompetensi, kita kuatkan koordinasi dan kita bangun optimisme bahwa setiap kerja yang dilakukan untuk keluarga akan memberikan kontribusi bagi masa depan Papua,” pungkasnya.
Sosialisasi tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman dan keseragaman pelaksanaan tugas TPK, sekaligus mendorong pendampingan keluarga yang semakin efektif, responsif dan berorientasi pada hasil.(Azhari)
