CILEGON, (suarasiber.co.id) — Sekretaris Daerah Kota Cilegon Ahmad Aziz Setia Ade Putra menegaskan pentingnya meningkatkan ketangguhan industri melalui penguatan pengawasan, kesiapsiagaan dan sinergi lintas sektor guna meminimalisir risiko terjadinya bencana akibat kegagalan teknologi. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Seminar Nasional Antisipasi Bencana Akibat Kegagalan Teknologi dalam rangka Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana Tahun 2026 di The Royal Krakatau, Selasa 13 Oktober 2026.
Aziz menegaskan bahwa pertumbuhan industri harus berjalan beriringan dengan perlindungan keselamatan manusia dan lingkungan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan industri tidak cukup diukur dari besarnya investasi dan kapasitas produksi, tetapi juga dari kemampuan dalam mengendalikan risiko. “Industri harus tumbuh, ekonomi harus bergerak, tetapi keselamatan manusia tetap menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Aziz menjelaskan, Kota Cilegon merupakan salah satu pusat industri strategis di Indonesia dengan berbagai sektor, mulai dari industri baja, kimia, petrokimia, hingga energi dimana aktivitas tersebut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja. “Pengelolaan risiko industri harus dilakukan secara menyeluruh, terutama bagi industri yang berdekatan dengan permukiman dan fasilitas publik. Industri harus tetap mengutamakan keselamatan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Aziz menambahkan bahwa kegagalan teknologi industri dapat dipicu oleh kerusakan peralatan, kesalahan operasional, lemahnya sistem pengendalian, hingga kurangnya pemeliharaan. “Saya minta industri di kota cilegon bisa menerapkan rencana penanganan keadaan darurat melalui simulasi dan latihan berkala. Keselamatan harus menjadi budaya yang melekat pada setiap organisasi, mulai dari pimpinan perusahaan, manajemen, pekerja, hingga mitra kerja,” katanya.
Aziz juga mendorong Industri di Kota Cilegon untuk memperkuat komunikasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Menurutnya, edukasi kebencanaan dan penyampaian informasi yang cepat serta akurat menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko bencana. “Saya berharap seminar nasional ini dapat menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti secara nyata untuk meningkatkan keselamatan masyarakat dari bencana akibat kegagalan teknologi,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten Lutfi Mujahidin mengatakan, Cilegon memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten karena menjadi salah satu pusat industri strategis nasional. “Keberadaan sektor industri memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja, peningkatan investasi dan penguatan ekonomi daerah. Namun, perkembangan tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab terhadap keselamatan manusia dan keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.
Lutfi menjelaskan, kegagalan teknologi industri dapat menimbulkan berbagai dampak, seperti kebakaran, ledakan, kebocoran, pencemaran lingkungan, kerusakan infrastruktur, hingga gangguan rantai pasok. “Kegagalan teknologi tidak semata-mata disebabkan persoalan teknis, tetapi dapat dipengaruhi dari kelemahan desain, kegagalan peralatan, kesalahan manusia, kurangnya pemeliharaan, serta lemahnya pengawasan dan koordinasi. Pengurangan risiko bencana harus menjadi bagian yang melekat dalam seluruh siklus pengelolaan industri,” ujarnya.
Lutfi juga menegaskan, upaya pengurangan risiko bencana tidak boleh hanya dilakukan setelah insiden terjadi. Langkah pencegahan perlu diterapkan sejak tahap perencanaan, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, hingga penghentian kegiatan industri. Dengan demikian, potensi bahaya dapat diidentifikasi dan dikendalikan sedini mungkin sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap masyarakat.
Selain itu, Lutfi mengatakan jika peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana Tahun 2026 menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ketangguhan daerah. “Pemerintah perlu memastikan ketersediaan regulasi, standar keselamatan, sistem perizinan, pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten. Kebijakan pembangunan industri juga perlu didasarkan pada kajian risiko yang mencakup pemetaan bahaya, analisis kerentanan, kapasitas penanggulangan, serta potensi dampak terhadap masyarakat,” jelasnya.
Lutfi juga menekankan pentingnya penyelarasan kebijakan, data risiko, rencana kontingensi dan dukungan sumber daya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, perguruan tinggi dan para ahli diharapkan dapat berkontribusi melalui kajian ilmiah, pemetaan risiko, pengembangan teknologi yang lebih aman, serta evaluasi independen. “Pemerintah, dunia usaha, akademisi, tenaga kerja, masyarakat, dan media memiliki peran yang saling melengkapi dalam pembangunan ketangguhan daerah,” ungkapnya.
Melalui seminar nasional tersebut, Lutfi berharap para peserta dapat bertukar pengalaman, berdiskusi secara terbuka dan merumuskan langkah konkret dalam mengantisipasi bencana akibat kegagalan teknologi. Tak lupa, Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyelenggaraan kegiatan tersebut. “Saya berharap para peserta dapat menyampaikan pandangan secara konstruktif serta membangun jejaring kerja sama yang bermanfaat bagi peningkatan keselamatan industri dan ketangguhan masyarakat,” pungkasnya. (*)
