CILEGON, (suarasiber.co.id) – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon terus memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal dan kelompok pekerja rentan.
Melalui pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemkot Cilegon bahkan telah melampaui target kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada 2026.
Kepala Bidang Hubungan Industri Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon, Faruk Oktavian mengatakan, jumlah pekerja informal dan rentan yang telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan mencapai 15.955 orang. Angka tersebut melampaui target yang ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) sebanyak 11.000 peserta.
“Tahun ini ada peningkatan dari tahun kemarin,” ujar Faruk, Rabu (11/11/2026).
Menurutnya, kepesertaan tersebut mencakup berbagai kelompok pekerja informal dan masyarakat yang memiliki risiko dalam menjalankan aktivitas pekerjaannya sehari-hari.
“Target kita sebetulnya 11.000 sekarang sudah nembus 15.955 terdiri dari pekerja rentan dengan pekerja informal seperti Ketua RT, RW, Linmas, Kader,” kata Faruk.
Tidak berhenti pada capaian tersebut, Disnaker Cilegon kini tengah melakukan verifikasi terhadap sekitar 5.000 calon peserta tambahan dari kelompok pekerja rentan.
Calon peserta tersebut, kata Faruk berasal dari masyarakat dengan tingkat kesejahteraan desil 1 hingga 4. Proses pendataan sementara difokuskan di empat kecamatan, yakni Cilegon, Jombang, Purwakarta, dan Cibeber.
“Untuk pekerja rentannya ini ada pemandi jenazah terus ojol, terus nelayan, petani, sekarang lagi verifikasi di bulan ini estimasi sekitar 5 ribuan itu pekerja rentan yang desil 1 sampai 4 untuk 4 kecamatan dulu,” ungkapnya.
Faruk berharap proses verifikasi tersebut dapat segera diselesaikan sehingga ribuan pekerja rentan tambahan bisa masuk dalam program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.
Dengan tambahan tersebut, kata dia jumlah masyarakat yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui pembiayaan APBD Kota Cilegon berpotensi semakin meningkat.
“Anggaran kita di DPA nya 2,2 miliar untuk semua profesi,” ujarnya.
Program perlindungan ini, kata Faruk menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap pekerja sektor informal yang selama ini memiliki risiko kecelakaan kerja, tetapi belum tentu memiliki kemampuan untuk membayar iuran jaminan sosial secara mandiri.
Adapun perlindungan yang diberikan melalui program tersebut meliputi dua manfaat, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Selain memperluas kepesertaan, Pemkot Cilegon juga tengah mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Regulasi tersebut
diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang lebih kuat dalam memperluas perlindungan bagi pekerja rentan dan informal di Kota Cilegon.
“Kebetulan tahun ini pun kita lagi mengusulkan Raperda terkait pekerja rentan. Selama ini kan walaupun payung hukumnya ada di Inpres nomor 1, tahun ini kita mengusulkan melahirkan Perda Jamsostek,” ungkapnya.
Keberadaan regulasi daerah tersebut diharapkan dapat mendukung keberlanjutan program sekaligus memperluas jangkauan perlindungan bagi masyarakat yang belum terakomodasi dalam pembiayaan pemerintah.
Faruk mengatakan, masih terdapat sejumlah kelompok pekerja yang membutuhkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Karena itu, pihaknya berharap semakin banyak pekerja rentan yang dapat terdaftar sebagai peserta.
“Harapan kami masih banyak yang bisa tercover dari pekerja rentan karena memang ini adalah mandatori Inpres Nomor 1 terkait jaminan sosial dan kita sebagai pekerja informal ini rawan dengan kecelakaan. Harapan kami memang mereka bisa mandiri juga yang belum bisa dicover sama pemerintah karena iurannya cukup murah Rp16.800 perbulan,” tandasnya. (*)
