Jakarta (12/12) (suarasiber.co.id) –
Dengan mengusung proyek perubahan berjudul “Pembangunan Sistem Pelayanan Informasi dan Konsultasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Provinsi Banten”, selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Andi Taletting Langi sukses mendapatkan Predikat “Sangat Memuaskan” dengan masuk 5 Teristimewa pada Pembelajaran Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN TK II)
Predikat ini disampaikan saat penutupan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN TK II) Angkatan XXIV Tahun 2021yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2011 bertempat di Auditorium BPSDM Hukum dan HAM dengan dihadiri oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, serta dihadiri oleh tamu undangan, baik tamu yang berasal dari internal maupun eksternal diluar Kementerian Hukum dan HAM.
Dari Proyek perubahan yang diusung oleh Andi Taletting Langi diharapkan mampu untuk menyelesaikan permasalahan serta tantangan yang dihadapi oleh Pemimpin Nasional pada era saat ini, serta dapat menghadapi tantangan Global yang berpengaruh terhadap kebutuhan dan struktur kehidupan bangsa, termasuk Indonesia. Terutama dampak dari Pandemik Covid19 yang “memaksa” kita beradaptasi cepat dalam perubahan.
Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN TK II) Angkatan XXIV Tahun 2021 ini dilaksanakan dengan metode Blended Learning Dengan mengusung tema “Reformasi Hukum dalam Rangka Mewujudkan Pemerintah Kelas Dunia” dengan berbagai agenda pembelajaran serta dilaksanakan pula visitasi di berbagai instansi. Pembelajaran Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN Tk II) dilakukan secara virtual mulai tanggal 19 Agustus 2021 hingga 4 Oktober 2021. Sedangkan Pembelajaran On Campus/ Klasikal dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2021 dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
Pelatihan ini diikuti oleh 59 orang yang berasal dari instansi diantaranya adalah Kementerian Hukum dan HAM (45 orang), POLRI (8 orang), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (1 orang), Badan Intelejen Negara Republik Indonesia (1 orang), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (1 orang), Pemerintah Kota Tangerang (1 orang), Pemerintah Kota Tangerang Selatan (1 orang), Pemerintah Kabupaten Lebak (1 orang). (Humas Kanwil Banten)
