WASHINGTON DC, (suarasiber.co.id) – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memaparkan komitmen pemerintahannya dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui reformasi tata kelola, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penegakan hukum yang tegas demi menciptakan iklim investasi yang stabil dan kondusif.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

“Kami telah mengelola perekonomian kami dengan bijaksana selama bertahun-tahun. Kami tidak pernah gagal bayar, sekali pun dalam sejarah kami. Kami tidak pernah gagal membayar utang kami. Bahkan pemerintahan berikutnya, pemerintah-pemerintah berikutnya akan selalu menghormati utang-utang pemerintah sebelumnya, meskipun mungkin mereka adalah lawan yang sangat kuat satu sama lain,” ujar Prabowo dalam sambutannya di Gala Iftar Dinner Business Summit di U.S. Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (18/2/2026).

Kepala Negara juga mengakui bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar, termasuk kemiskinan, kelaparan, dan persoalan gizi anak. Namun Presiden Prabowo menegaskan pendekatannya adalah menghadapi persoalan secara langsung dan mencari solusi terbaik.

“Saya berpendapat bahwa masalah harus diselesaikan secara langsung. Kita harus memiliki keberanian untuk mengakui kelemahan kita dan melakukan yang terbaik untuk mencari solusi terbaik,” tegasnya.

Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, Presiden Prabowo mengumumkan pendirian sepuluh universitas baru berbasis STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics, dan Medicine). Hal tersebut guna menjawab kekurangan tenaga medis dan mempercepat pembangunan sumber daya manusia unggul.

“Kami kekurangan 140.000 dokter dan hanya meluluskan sekitar 10.000 dokter per tahun. Itu berarti kita membutuhkan waktu 14 tahun untuk mengisi kesenjangan ini, kecuali jika dilakukan upaya baru dan itulah sebabnya saya membentuk sepuluh universitas baru berbasis STEM,” ungkap Presiden.

Presiden Prabowo pun menekankan bahwa penegakan hukum dan kepastian regulasi menjadi prioritas utama untuk menciptakan stabilitas sosial dan politik yang mendukung dunia usaha. 

“Kami menegakkan hukum. Kami berupaya menciptakan suasana kepastian proses hukum. Saya pikir semua ini akan menambah iklim stabilitas sosial, stabilitas politik, dan akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kegiatan bisnis dan ekonomi,” ujarnya. (*)