Serang, (suarasiber.co.id) – Komisi IV DPRD Provinsi Banten menerima audiensi Asosiasi Penambang Batu Andesit dan Pasir (ASPEN) Banten terkait usulan perubahan patokan harga Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang diatur dalam Pergub Nomor 469 Tahun 2026, Selasa, 10 November 2026, di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Banten.
Audiensi diterima Anggota Komisi IV DPRD Banten A. Rahmat Hidayat dan H. Ishak Sidik. Hadir Ketua ASPEN Banten Syariefudin Noer beserta jajaran pengurus dan anggota, Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten Ari James Faraddy, dan Sekretaris Dinas ESDM Dedi Hidayat.
Audiensi ini merupakan tindak lanjut pertemuan ASPEN Banten dengan Dinas ESDM Provinsi Banten pada 4 November 2026. ASPEN menyampaikan aspirasi terkait patokan harga MBLB dan mengharapkan adanya peninjauan terhadap perhitungan patokan harga agar lebih wajar dan adil bagi pelaku usaha pertambangan.
Ketua ASPEN Banten Syariefudin Noer menegaskan pihaknya mendukung upaya peningkatan pendapatan daerah melalui pembayaran pajak. Namun, ia berharap patokan harga dihitung secara wajar dengan mempertimbangkan kondisi serta kemampuan pelaku usaha.
“Kami bukan tidak mau membayar pajak. Kami mendukung peningkatan pendapatan daerah karena nantinya juga akan kembali untuk pembangunan Banten. Namun, kami berharap ada perhitungan yang wajar dan adil bagi para pelaku usaha,” ujar Syariefudin.
Anggota Komisi IV A. Rahmat Hidayat mengaku memahami keberatan pengusaha tambang terhadap kenaikan patokan harga yang dinilai cukup tinggi. Ia mendorong pembahasan secara menyeluruh dengan memperhatikan harga pokok produksi dan harga jual dalam Rencana Kerja dan Biaya (RKB).
“Yang menjadi perhatian kita hari ini adalah adanya kenaikan patokan harga yang dianggap terlalu tinggi oleh teman-teman pengusaha tambang. Kita perlu mencari jalan tengah atau win-win solution, sehingga aspirasi para pengusaha dapat didengar dan dibahas secara bersama-sama,” kata Rahmat Hidayat.
Sementara itu, Anggota Komisi IV H. Ishak Sidik menekankan perlunya transparansi dalam menentukan komponen perhitungan pajak MBLB. Menurutnya, perlu penyamaan pemahaman antara pemerintah daerah dan pelaku usaha mengenai harga pokok produksi, harga jual, serta volume produksi.
“Dasarnya harus jelas, berapa harga pokok produksinya. Pelaku usaha tambang tentu lebih mengetahui berapa kemampuan produksinya dalam sehari dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan sejumlah material. Hal itu yang perlu menjadi bahan perhitungan,” tegas Ishak Sidik.
Perhitungan diharapkan mencerminkan kondisi riil kegiatan pertambangan, dengan memperhatikan kemampuan produksi, penggunaan bahan bakar, biaya operasional, serta kondisi material yang ditambang.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten Ari James Faraddy menjelaskan penyesuaian patokan harga dilakukan sebagai bagian dari pembenahan tata kelola pertambangan dan penyesuaian harga yang telah lama tidak diperbarui.
Ia mengingatkan pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban perizinan, pelaporan produksi, reklamasi, dan pengelolaan lingkungan, serta melaksanakan aktivitas pertambangan sesuai kaidah teknik pertambangan yang baik atau Good Mining Practice.
Hasil audiensi menyepakati Komisi IV menampung aspirasi ASPEN, Dinas ESDM bersama ASPEN didorong menindaklanjuti penyamaan persepsi mengenai komponen perhitungan harga pokok produksi, harga jual, dan volume produksi. Hasil evaluasi akan menjadi bahan rekomendasi untuk pembahasan lebih lanjut bersama pemerintah daerah.
Selama belum terdapat perubahan ketentuan, kewajiban pembayaran pajak yang telah ditetapkan tetap harus dilaksanakan.
