Banten, (suarasiber.co.id) – Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) seperti polio, difteri, pertusis, campak-rubela, hingga tetanus neonatorum masih menjadi ancaman serius di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Provinsi Banten. Di tengah meningkatnya kewaspadaan nasional, Dinas Kesehatan Provinsi Banten terus memperkuat sistem imunisasi dan respon cepat dalam menghadapi potensi Kejadian Luar Biasa (KLB).
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Dr. dr. Hj. Ati Pramudji Hastuti, MARS, menegaskan bahwa imunisasi tidak cukup hanya dilakukan secara rutin, tetapi juga harus dibarengi dengan kesiapan menghadapi KLB.
“Imunisasi bukan hanya soal memberikan vaksin, tetapi juga tentang kesiapan merespon cepat saat ada kejadian luar biasa,” jelasnya.
Menurutnya, mobilitas masyarakat yang tinggi dan cakupan imunisasi yang belum merata menjadi pemicu cepatnya penyebaran penyakit menular lintas wilayah.
“Penularan penyakit, termasuk PD3I, tidak mengenal batas. Karena itu, deteksi dini dan sistem surveilans yang sensitif sangat penting,” tambah Ati.
Berdasarkan data nasional 2023–2025, KLB akibat campak-rubela, difteri, dan pertusis masih terus terjadi di berbagai provinsi. Hal ini menjadi pengingat bahwa ancaman PD3I masih nyata dan tidak bisa dianggap selesai meski ada vaksin.
Ati menyebut bahwa keberhasilan pengendalian PD3I sangat bergantung pada cakupan imunisasi.
“Jika cakupan tinggi dan merata, penyakit bisa dieliminasi. Tapi kalau rendah, risiko KLB meningkat. Tahun 2024–2025 saja, sudah ada ratusan kasus suspek difteri dan puluhan KLB campak-rubela,” ujarnya.
Sebagai respon terhadap KLB, pemerintah menerapkan Outbreak Response Immunization (ORI). Program ini memberikan imunisasi tambahan kepada semua sasaran di wilayah terdampak, tanpa memandang status imunisasi sebelumnya.
“ORI adalah crash program. Harus dilaksanakan berdasarkan kajian epidemiologi, dan mencakup pra-pelaksanaan, pelaksanaan, hingga pasca-pelaksanaan yang melibatkan surveilans berkelanjutan,” jelas Ati.
Namun, tantangan tidak berhenti di teknis pelaksanaan. Salah satu kendala terbesar adalah penolakan masyarakat akibat minimnya pemahaman akan pentingnya imunisasi, khususnya dalam kondisi KLB.
“Padahal saat KLB, tidak ada pilihan selain memberi perlindungan secepatnya,” tegasnya.
Untuk itu, ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dan komunikasi yang efektif.
“Ini bukan hanya tugas tenaga kesehatan. Kita perlu dukungan tokoh masyarakat, guru, kepala desa, dan semua pihak,” katanya.
Dengan komitmen kuat di lapangan, Banten terus mengambil langkah nyata untuk mendukung target nasional: eliminasi campak rubela tahun 2027, mempertahankan status bebas polio, dan menurunkan angka KLB PD3I secara signifikan.
“Kesiapsiagaan menghadapi KLB PD3I bukan hanya soal vaksin, tapi tentang membangun sistem tanggap cepat, kolaborasi lintas sektor, dan pendekatan yang humanis kepada masyarakat,” pungkas Dr. Ati.(Adv)
