Serang, (suarasiber.co.id) – Persoalan infrastruktur jalan masih mendominasi aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Serang. Selain perbaikan jalan, warga juga menyuarakan kebutuhan irigasi pertanian, penerangan jalan umum (PJU), penanganan sampah, bantuan sosial hingga persoalan lapangan pekerjaan.
Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum, menyampaikan bahwa reses merupakan momentum bagi anggota legislatif untuk menyerap secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.
Salah satu aspirasi tersebut disampaikan warga Desa Lempuyang, Kecamatan Tanara. Dalam pertemuan itu, masyarakat mengusulkan perbaikan infrastruktur serta pengaktifan kembali saluran irigasi yang selama ini tidak berfungsi optimal.
Bahrul menjelaskan, sebagian besar lahan pertanian di wilayah tersebut masih bergantung pada curah hujan. Kondisi itu menyebabkan petani hanya mampu melakukan satu kali masa tanam dalam setahun.
“Harapannya, irigasi yang sempat mati bisa dihidupkan kembali sehingga dapat mengairi sawah-sawah di sekitar situ. Dengan begitu, masa tanam dan panen petani bisa meningkat menjadi dua kali dalam setahun,” ujarnya, Rabu (4/11/2026).
Selain persoalan pertanian, Bahrul juga menerima keluhan mengenai penyaluran bantuan sosial yang mengacu pada pengelompokan desil. Sejumlah warga menilai kategori yang tercatat belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi mereka.
Ia mengatakan, seluruh masukan tersebut akan diteruskan kepada perangkat daerah terkait agar dapat dikaji dan ditindaklanjuti berdasarkan kewenangannya.
Menurut Bahrul, hasil reses memiliki peran penting sebagai bahan penyusunan program pembangunan dan perencanaan anggaran daerah untuk tahun berikutnya. Setiap aspirasi nantinya akan dikoordinasikan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai bidang masing-masing.
Ia mencontohkan, usulan pembangunan jalan akan disampaikan kepada Dinas Pekerjaan Umum, kebutuhan PJU kepada Dinas Perhubungan, sedangkan persoalan pertanian diteruskan kepada instansi yang membidangi sektor tersebut.
Kendati demikian, Bahrul mengingatkan bahwa realisasi seluruh aspirasi membutuhkan pertimbangan kemampuan keuangan daerah. Karena itu, pemerintah daerah harus menetapkan prioritas pembangunan berdasarkan urgensi dan kebutuhan masyarakat.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang, Agus Wahyudiono, juga mengungkapkan sejumlah persoalan yang ditemukan selama pelaksanaan reses di wilayah Kabupaten Serang.
Desa Ciagel, Kecamatan Kibin, menjadi salah satu lokasi kunjungan awal, sementara Desa Kopo, Kecamatan Kopo, menjadi titik ketiga dalam rangkaian kegiatan resesnya.
Di Desa Kopo, aspirasi warga tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut persoalan kesejahteraan. Mulai dari sulitnya mendapatkan pekerjaan, tekanan ekonomi keluarga, kebutuhan bantuan pembayaran BPJS hingga peningkatan infrastruktur lingkungan.
Agus turut menyoroti kondisi penerangan jalan yang belum merata. Beberapa wilayah masih membutuhkan pemasangan PJU, sedangkan sejumlah lampu yang sudah terpasang justru mengalami kerusakan dan memerlukan perbaikan.
Warga juga mengusulkan pembangunan jalan lingkungan melalui betonisasi serta peningkatan akses jalan untuk menunjang mobilitas dan kegiatan ekonomi sehari-hari.
Namun, menurut Agus, persoalan kesempatan kerja dan pengelolaan sampah tidak kalah penting untuk segera mendapat perhatian. Ia menilai masih terdapat kesenjangan antara keberadaan kawasan industri dengan kesempatan kerja yang dapat diakses masyarakat sekitar, khususnya di wilayah Tambak, Kibin, dan Cikande.
“Kita perlu mencari solusi agar warga setempat, khususnya masyarakat di sekitar perusahaan, bisa mendapat prioritas ketika ada lowongan pekerjaan. Persyaratan untuk pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian khusus juga perlu disampaikan secara jelas kepada masyarakat,” pungkasnya.
Ia berharap perusahaan di kawasan industri dapat membuka akses informasi lowongan pekerjaan secara lebih transparan, sehingga masyarakat lokal memiliki kesempatan yang lebih besar untuk terserap sebagai tenaga kerja.
Agus menegaskan, seluruh aspirasi yang diperoleh dalam kegiatan reses akan disampaikan kepada OPD terkait sesuai bidang kemitraan masing-masing. Masukan tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan penyusunan APBD Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2027.
(ADV)
